Pedoman Pemberian Insentif Importasi KBL Berbasis Baterai Roda Empat Diperkenalkan: Tenggat Waktu Permohonan Insentif Ditetapkan pada 1 Maret 2025
Di antara berbagai aspek yang semula dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 (secara bersama-sama disebut sebagai “PP 55/2019”), diamanatkan bahwa importir kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat (“KBL […]
OJK akan Merestrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia
Pendahuluan Pada awal tahun ini (2023), pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU 4/2023”), yang bertujuan untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia melalui upaya kolaboratif dan saling berhubungan yang dilakukan antara pelaku sektor keuangan dan industri jasa keuangan. Untuk memenuhi amanat yang ditetapkan dalam UU 4/2023, Otoritas Jasa Keuangan […]
RUU Amandemen Kedua UU ITE Diperkenalkan : Beberapa Perbuatan yang Dilarang akan Diperjelas
Pada 22 November 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) menyetujui Rancangan Undang-Undang (“RUU”) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU 11/2008”), dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna mendatang. Berdasarkan persetujuan tersebut, Menteri Komunikasi dan […]
Kerangka Pengupahan Diperbarui : Variabel untuk Nilai Penyesuaian Upah Minimum Kini Disesuaikan
Pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah memperkenalkan Peraturan No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”), seperti judulnya, akan menjadi kerangka yang mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengupahan (misalnya komponen, klasifikasi, dan upah minimum). Namun, dalam upaya menjaga daya beli pekerja buruh (“Pekerja”) di seluruh negeri, serta keseluruhan stabilitas eknokomi nasional sejalan dengan persyaratan […]
Mengenal 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia
Sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan landasan pendapatan negara yang sangat penting. Dimana ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan supaya bisa masuk ke kas negara. Adapun sistem pemungutan pajak sendiri […]
Badan Usaha Kini Wajib Melaksanakan Tiga Tahapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (“Menteri”) telah mengenalkan kerangka baru yang secara khusus mengatur pelaksanaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pengadaan infrastruktur (“KPBU”) melalui penerbitan Peraturan No. 7 Tahun 2023 (“Peraturan 7/2023”) yang berlaku sejak 29 September 2023. Peraturan 7/2023 sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan tersebut No. 4 Tahun 2015, […]
Merintis Jalan Baru : Strategi Nasional Indonesia untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Untuk mewujudkan komitmen Indonesia terhadap pengarusutamaan bisnis dan hak asasi manusia di tingkat nasional, serta pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, pemerintah telah menyadari pentingnya merumuskan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (“Stranas BHAM”), yang kini telah ditetapkan secara resmi melalui diundangkannya Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 (“Perpres 60/2023”). Pada intinya, pembentukan Stranas BHAM […]
Aturan Baru Pemerintah untuk Permudah Ekspor UMKM
Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masuk pasar ekspor. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC, Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor dan Barang Kirimin. Adapun […]
Pemegang API-U Diperbolehkan Melakukan Impor Bahan Baku dan Penolong
Berbagai kemudahan pengimporan bahan baku dan/atau bahan penolong (secara bersama-sama disebut “Bahan”) kini tersedia bagi badan usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (“NIB”) yang secara efektif berfungsi sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (“API-P”). Kemudahan tersebut diperkenalkan untuk memastikan bahwa Bahan impor tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain agar tidak mengganggu perekonomian nasional. […]
Indonesia Secara Resmi Larang Traksaksi E-Commerce di Media Sosial
Belakangan ini, kekhawatiran di tengah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”) serta masyarakat luas di penjuru negeri semakin meningkat mengenai platform media sosial (“Media Sosial”) yang memfasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (“PMSE”). Kekhawatiran ini berpusat pada kenyataan bahwa pedagang konvensional dan UMKM terkena dampak negatif dari perdagangan online dan mengalami kerugian besar. Terkait hal […]
Kewajiban Pengguna Bursa Karbon Diperkenalkan: Ketidakpatuhan akan Dikenakan Sanksi
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), sebagai pihak yang telah mendapatkan izin usaha untuk beroperasi sebagai Penyelenggara Perdagangan Karbon (“Penyelenggara”), telah memperkenalkan berbagai kerangka hukum yang secara khusus membahas pelaksanaan perdagangan karbon, termasuk Keputusan Anggota Direksi BEI No. KEP-00297/BEI/09-2023 (“KepBEI 297/2023”) tentang Pengaturan Pengguna Jasa Bursa Karbon (“Pengguna Bursa”), yang telah berlaku sejak 20 September 2023. […]
Analisa Pentingnya Legalitas Merek
Proses Analisa Merek dilakukan dengan membandingkan merek yang ingin didaftarkan dengan membandingkannya dengan data-data merek terdaftar yang ada dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Merek tersebut dianalisa dengan memperhatikan kemiripan-kemiripan dari unsur penulisan, gambar atau logo merek, dan cara pengucapannya dengan juga memperhatikan jenis barang dan atau jasa dari merek yang didaftarkan. Dengan melakukan analisa […]
