Alternatif Kebijakan Perberasan Nasional
Kadin Indonesia menggelar FGD dengan topik “Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Perberasan Nasional” pada Selasa (22/8/2023). Tujuan FGD ini antara lain : 1. Memberikan masukan kepada pemerintah tentang peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan perberasan nasional yang dapat menyejahterakan petani padi, menyediakan beras yang terjangkau bagi konsumen dan juga meningkatkan kinerja industri beras. 2. Mendiskusikan […]
Diskusi PP No. 36 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan percepatan hilirisasi SDA yang harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menetapkan PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), sebagai revisi dari PP Nomor 1 Tahun […]
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kadin dengan DPR mengenai RUU Kesehatan
Sebagian besar masyarakat Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa terbatasnya fasilitas kesehatan dan dokter spesialis berkontribusi terhadap lamanya waktu tunggu pasien untuk layanan kesehatan, mulai dari diagnosis dini hingga operasi. Pasien dapat mengantri hingga 36 bulan untuk mendapatkan layanan operasi bedah jantung terbuka. Padahal, Indonesia memiliki […]
Penggunaan HS Number dan Neraca Komoditas
Kadin Indonesia dan asosiasi terkait telah berdiskusi mengenai upaya sinkronisasi dalam penggunaan HS number dan Komoditas, di Menara Kadin Indonesia (21/6/2023). Pemerintah terus melakukan penyederhanaan, percepatan, dan transparansi perizinan serta kemudahan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kualitas pelayanan yang terintegrasi dan transparan menjadi syarat wajib untuk menciptakan kondisi tersebut, terutama dalam […]
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak
Kadin menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada 29 Maret 2023. Fokus utama RUU ini adalah pada 1000 hari pertama kehidupan anak, yakni mulai dari masa kehamilan seorang ibu hingga bayi berusia sekitar 2 tahun. Periode ini merupakan periode emas anak yang menentukan tumbuh […]
Implementasi Insentif Pada Kendaraan Listrik Roda 2
Dalam rangka mendorong pemanfaatan insentif kendaraan listrik roda 2 dan 4 yang diberikan oleh pemerintah, Tim Kerja Electric Mobility Kadin Indonesia pada 21 Juni 2023 telah melakukan diskusi tentang implementasi insentif pada kendaraan listrik roda 2 dan roda 4 yang dihadiri oleh perwakilan dari 6 asosiasi dalam ekosistem electric mobility di Indonesia, diantaranya PERIKLINDO, AISMOLI, […]
Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital
Investasi emas merupakan salah satu bentuk investasi yang tidak kalah menjanjikan dibandingkan dengan berbagai jenis investasi lainnya. Pemilihan emas sebagai alat investasi dikarenakan nilai aset yang cenderung stabil, ketahanan terhadap resesi, dan kemudahan dalam mengonversi dalam bentuk uang tunai. Referensi advokasi mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar […]
Multi Usaha Kehutanan
Arah kebijakan dan regulasi Pemerintah untuk sektor kehutanan mulai bergeser menjadi revenue stream serta kapitalisasi manfaat lingkungan melalui inisiatif Multi Usaha Kehutanan (MUK). Transformasi ini dipayungi oleh empat regulasi utama yaitu : UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan konsep MUK yang meliputi pemanfaatan hasil kayu dan hasil hutan bukan kayu serta […]
Jejak Karbon dan Ekosistem Aksi Iklim
Kadin Indonesia menilai positif perkembangan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengkalkulasi jejak karbon (carbon footprint) yang dihasilkan dari proses produksi, kegiatan ekonomi maupun aktivitas sehari-hari. Upaya masyarakat termasuk dunia usaha untuk berperan serta dalam upaya penurunan GRK sangat diharapkan dan perlu terus didorong guna mendukung Pemerintah dalam memenuhi komitmen pada Paris Agreement untuk mencapai net […]
PMK 66/2023 Terkait Pajak Natura
Ditjen Pajak (DJP) bersama Kadin Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melaksanakan sosialisasi PMK 66/2023 terkait pajak natura bagi para pelaku usaha dan jajaran asosiasi, (18/7/2023). Kegiatan sosialisasi itu dihadiri sedikitnya 600 wajib pajak secara daring dan luring. Kebijakan pajak natura adalah bagian dari reformasi perpajakan yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). PMK […]
